Oesman Sapta Dukung Rencana Revisi UU Ormas

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta Odang, mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab, pembinaan terhadap ormas merupakan tanggung jawab dari pemerintah. “Saya mau tanya sekarang, ormas itu di bawah siapa? Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menkumham (Menteri Hukum dan HAM). Nah, sekarang Mendagri bilangnya gimana? Ubah saja. Kalau ubah, saya ikut saja,” kata Oesman Sapta di Kantor Kemdagri, Jakarta, Senin (5/12). Menurutnya, lembaga MPR akan sinergis dengan pemerintah menyikapi kepentingan nasional. “Kita enggak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bersama-sama,” ujarnya Lebih lanjut Oesman Sapta menyatakan, proses pembubaran ormas seharusnya mengacu pada deteksi dini. Aparat pemerintah jangan memiliki keragu-raguan. “Aparat yang bertanggung jawab lihat sinyal (ormas yang melanggar). Jangan hanya apa yang tertulis dan tersirat, tapi harus ada insting, feeling dan rasio,” ucap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalimantan Barat ini. Sementara itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, jumlah ormas sudah mencapai ratusan ribu. Dia menyoroti kesulitan pemerintah menjatuhkan sanksi bagi ormas yang melenceng dari Pancasila. “Begitu mudahnya setiap orang berserikat bentuk ormas. Tapi kalau ormas itu langgar aturan yang prinsip, hina lambang negara, anti Pancasila, pemerintah tak bisa semudah itu mencabut dan memberikan sanksi, ada tahapannya,” kata Tjahjo. Oleh karena itulah, dia menyatakan, pihak Kemdagri serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) tengah menginventarisir ormas-ormas. “Kita undang kejaksaan dan kepolisian untuk inventarisir ormas yang ada. Prinsipnya boleh buat ormas, sah-sah saja, tapi apa manfaatnya (ormas yang akan dibentuk). Maksudnya ormas harusnya berikan saran, kritik, dukung program masyarakat, partai politik atau pemerintah,” tegasnya. Carlos KY Paath/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu