Ini Perincian Perampingan SKPD di DKI Jakarta

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disahkan, maka pihaknya akan segera melaporkan hasil paripurna DPRD DKI tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mendapatkan persetujuan. “Karena, Perda ini hanya bisa dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kemdagri,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/12). Selama proses mendapatkan persetujuan dari Kemdagri, pihaknya akan menyiapkan Peraturan Gubernur mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk masing-masing SKPD. “Artinya, kami harus menyiapkan SOTK untuk 42 SKPD. Kami akan cicil penyusunan Pergubnya. Ya sekitar satu minggu selesai. Minggu terakhir kami akan menata personel seluruhnya untuk melihat mana pejabat yang akan dikukuhkan dan dilantik,” ujarnya. Dari 53 SKPD yang dirampingkan, ada sebanyak 25 SKPD yang tidak mengalami perubahan nomenklatur. Sedangkan 29 SKPD lainnya digabung menjadi 18 SKPD. “Perubahan struktural yang paling menonjol terjadi di Dinas Perhubungan dan Transportasi. Nomenklatur dinas ini akan kembali pada nomenklatur yang lama, yaitu hanya Dinas Perhubungan saja,” ungkapnya. Dinas lain yang mengalami perubahan nomenklatur adalah, Dinas Tata Air berubah menjadi Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penataan Kota berubah menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sementara Badan Pemberdayaan Manusia, Perempuan dan Keluarga Berencana dijadikan menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kependudukan. Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Lalu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan bergabung menjadi satu menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kemudian, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan akan ditambah fungsinya menjadi statistik. Sehingga namanya pun berubah menjadi Dinas, Komunikasi, Kehumasan, dan Statistik. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Olahrga, dan Pemuda berubah menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertamanan dan Pemakaman berubah menjadi Dinas Kehutanan. “Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipisahkan menjadi dua SKPD. Yaitu menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah,” tuturnya. Begitu juga dengan Dinas Pelayanan Pajak berubah menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal menjadi Badan Pembinaan BUMD. “Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretarian Pengurus Korpri digabung menjadi satu, menjadi Badan Kepegawaian Daerah. Lalu Badan Pendidikan dan Pelatihan berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,” tuturnya. Lenny Tristia Tambun/JAS

Sumber: BeritaSatu