Serahkan LHKPN, Mantan Kepala PPATK Akui Hartanya Meningkat

Jakarta – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (5/12). Yusuf mengakui menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) usai tak lagi menjabat sebagai penyelenggara negara. “Saya melaporkan LHKPN dan sebagai pejabat publik penyelenggara negara wajib menyerahkan,” kata Yusuf di Gedung KPK, Jakarta. Yusuf menyatakan, LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara saat mulai menjabat maupun di akhir masa jabatannya. Selain itu LHKPN ini merupakan bagian dari transparansi pejabat publik yang nantinya bakal menilai integritas pejabat publik. “Poin yang perlu saya sampaikan bahwa ini kewajiban bagi pejabat publik, harus mematuhi ketentuan ini sebagai bagian transparansi. Nanti kita bisa dilihat oleh masyarakat, memang pantas, wajar atau tidak menjadi pejabat publik. Karena negeri ini kalau tidak berubah, kapan lagi,” tegasnya. Yusuf mengakui, terakhir menyerahkan LHKPN saat menjabat Kepala PPATK pada 2014 dengan total harta sekitar Rp 4,4 miliar. Dibanding harta yang dilaporkan sebelumnya, Yusuf mengakui adanya peningkatan dengan harta yang dilaporkan saat ini. Namun, Yusuf enggan membeberkan harta yang dimilikinya saat ini lantaran harus diverifikasi KPK terlebih dulu. “Nanti diverifikasi KPK. Tahun 2014 sekitar Rp 4,4 miliar. Sekarang kemudian bertambah, tapi nanti KPK hitung,” katanya. Seperti diketahui, M Yusuf yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala PPATK digantikan Ki Ahmad Badaruddin yang sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Demikian juga dengan Wakil Ketua PPATK dari Agus Santoso kepada Dian Ediana Rae yang sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jawa Barat-Banten. Badaruddin dan Dian dilantik Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2016 lalu. Fana Suparman/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu